Lapak Tutorial

Tempat Belajar yang Menyenangkan

Archive for the ‘Tutorial Pajak’ Category

Perhitungan PPh Orang Pribadi 2009

Posted by simpaikeramat01 on January 2, 2009

Dengan penerapan UU PPh yang baru, UU No. 36 Tahun 2008. Ada perubahan tarif perhitungan PPh Orang pribadi. Setelah dicoba-coba itung, ternyata lebih menguntungkan tarif pajak yang sekarang. PTKP nya lebih tinggi plus ada fasilitas tarif yang lebih murah bagi yang sudah ber NPWP. Untuk lebih mudahnya lihat aj simulasi perhitungan berikut ini :

Perhitungan PPh Orang Pribadi Tahun 2008

STATUS PAJAK JUMLAH PENGURANG DALAM SETAHUN
TK0 LAJANG Rp 13,200,000
TK1 LAJANG DG 1 TANGGUNGAN Rp 14,400,000
TK2 LAJANG DG 2 TANGGUNGAN Rp 15,600,000
TK3 LAJANG DG 3 TANGGUNGAN Rp 16,800,000
K0 KAWIN TANPA ANAK Rp 14,400,000
K1 KAWIN DG 1 ANAK Rp 15,600,000
K2 KAWIN DG 2 ANAK Rp 16,800,000
K3 KAWIN DG 3 ANAK Rp 18,000,000

TARIF PAJAK (ADA 5 GOLONGAN TARIF PAJAK) SEKARANG TARIF LAMA
LAPISAN I LAPISAN PENGHASILAN 0 – Rp. 25 JUTA PER TAHUN 5%
LAPISAN II LAPISAN PENGHASILAN Rp 25 JUTA – Rp. 50 JUTA PER TAHUN 10%
LAPISAN III LAPISAN PENGHASILAN Rp 50 JUTA – Rp. 100 JUTA PER TAHUN 15%
LAPISAN IV LAPISAN PENGHASILAN Rp 100 JUTA – Rp. 200 JUTA PER TAHUN 25%
LAPISAN V LAPISAN PENGHASILAN Rp 200 KEATAS 35%

Contoh :
BESAR PENGHASILAN BRUTO 1 TH Rp 162,500,000
STATUS PAJAK UTK PTKP K1
PTKP SETAHUN Rp 15,600,000
BESAR PKP 1 TH Rp 146,900,000

TOTAL PPh 21 SETAHUN TAHUN 2008 Rp 22,975,000

Perhitungan PPh Orang Pribadi Tahun 2009

STATUS PAJAK JUMLAH PENGURANG DALAM SETAHUN
TK0 LAJANG Rp 15,840,000
TK1 LAJANG DG 1 TANGGUNGAN Rp 17,160,000
TK2 LAJANG DG 2 TANGGUNGAN Rp 18,480,000
TK3 LAJANG DG 3 TANGGUNGAN Rp 19,800,000
K0 KAWIN TANPA ANAK Rp 17,160,000
K1 KAWIN DG 1 ANAK Rp 18,480,000
K2 KAWIN DG 2 ANAK Rp 19,800,000
K3 KAWIN DG 3 ANAK Rp 21,120,000
Cat : Setiap penambahan satu anak/tanggungan PTKP bertambah Rp. 1.320.000,-

BERUBAH JADI 4 GOLONGAN TARIF PAJAK 1 JAN 2009 NPWP Non NPWP
LAPISAN I LAPISAN PENGHASILAN 0 – Rp. 50 JUTA PER TAHUN 5% 6%
LAPISAN II LAPISAN PENGHASILAN Rp 50 JUTA – Rp. 250 JUTA PER TAHUN 15% 18%
LAPISAN III LAPISAN PENGHASILAN Rp 250 JUTA – Rp. 500 JUTA PER TAHUN 25% 30%
LAPISAN IV LAPISAN PENGHASILAN Rp 500 JUTA KEATAS 30% 36%

Contoh :

SIMULASI TAHUN 2009 JIKA TIDAK BER-NPWP
BESAR PENGHASILAN BRUTO 1 TH Rp 162,500,000
STATUS PAJAK UTK PTKP K1
PTKP SETAHUN Rp 18,480,000
BESAR PKP 1 TH Rp 144,020,000

TOTAL PPh 21 SETAHUN TH 2009 Rp 19,923,600.-

SIMULASI TAHUN 2009 JIKA BER-NPWP
BESAR PENGHASILAN BRUTO 1 TH Rp 162,500,000
STATUS PAJAK UTK PTKP K1
PTKP SETAHUN Rp 18,480,000
BESAR PKP 1 TH Rp 144,020,000

TOTAL PPh 21 SETAHUN TH 2009 Rp 16,603,000.-

Dari simulasi perhitungan di atas, terlihat kalo perhitungan PPh OP Tahun 2009 lebih menguntungkan bagi kita. Kita membayar lebih sedikit pajak. Kepemilikan NPWP juga menjadi hal penting. Dengan adanya pembedaan tariff antara Orang Pribadi yang ber NPWP dan tidak ber NPWP dimana tariff untuk yang tidak ber – NPWP lebih tinggi dibandingkan yang ber-NPWP. Maka, dengan memiliki NPWP, kita mendapatkan keuntungan pajak melalui pengenaan tariff yang lebih rendah.

Posted in Tutorial Pajak | Leave a Comment »

SUNSET POLICY

Posted by simpaikeramat01 on December 25, 2008

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini diatur secara lebih rinci dalam PP No.80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.27/PJ/2008 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008.

A.      Wajib Pajak Orang Pribadi

1.       Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar adalah WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT PPh) Tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009. Syarat-syaratnya adalah:

–          secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;

–          tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

–          menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

–          melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

2.       Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah WPOP yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan menyampaikan pembetulan SPT PPh WPOP sebelum tahun pajak 2007 dan mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

B.      Wajib Pajak Badan

Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah WP Badan yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan menyampaikan pembetulan SPT PPh WP Badan sebelum tahun pajak 2007 dan mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

C.      Ketentuan Umum mengenai Sunset Policy

1.       Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan dan diberi penghapusan sanksi administrasi adalah WP OP dan WP Badan yang memenuhi persyaratan:

–          telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

–          terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

–          terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

–          telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

–          tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

–          menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

–          melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin di atas, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

2.       Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008, tidak akan dilakukan pemeriksaan terhadap pembetulan SPT, kecuali SPT yang disampaikan menjadi lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata  belum dilaporkan di SPT tersebut.

3.       Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008, apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan atau tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

4.       Pembetulan SPT Tahunan harus mencantumkan “Pembetulan Berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau “SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP.”

5.       Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut Disampaikan.

6.       Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau jenis pajak lainnya.

7.       Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

8.       Sunset Policy ini berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Posted in Tutorial Pajak | Leave a Comment »