Lapak Tutorial

Tempat Belajar yang Menyenangkan

SUNSET POLICY

Posted by simpaikeramat01 on December 25, 2008

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini diatur secara lebih rinci dalam PP No.80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.27/PJ/2008 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008.

A.      Wajib Pajak Orang Pribadi

1.       Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar adalah WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT PPh) Tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009. Syarat-syaratnya adalah:

–          secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;

–          tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

–          menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

–          melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

2.       Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah WPOP yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan menyampaikan pembetulan SPT PPh WPOP sebelum tahun pajak 2007 dan mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

B.      Wajib Pajak Badan

Yang berhak mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah WP Badan yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan menyampaikan pembetulan SPT PPh WP Badan sebelum tahun pajak 2007 dan mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

C.      Ketentuan Umum mengenai Sunset Policy

1.       Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan dan diberi penghapusan sanksi administrasi adalah WP OP dan WP Badan yang memenuhi persyaratan:

–          telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

–          terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

–          terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

–          telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

–          tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

–          menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

–          melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin di atas, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

2.       Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008, tidak akan dilakukan pemeriksaan terhadap pembetulan SPT, kecuali SPT yang disampaikan menjadi lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata  belum dilaporkan di SPT tersebut.

3.       Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008, apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan atau tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

4.       Pembetulan SPT Tahunan harus mencantumkan “Pembetulan Berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau “SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP.”

5.       Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut Disampaikan.

6.       Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau jenis pajak lainnya.

7.       Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

8.       Sunset Policy ini berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: